Kebun Sawit
Kebun sawit memenuhi lahan di berbagai penjuru negeri. (IST/DN)

Doeta News, Bogor—Hamparan kebun sawit kian memenuhi kawasan pesisir di berbagai penjuru negeri ini. Ruang hidup warga makin terimpit. Berbagai masalah kian mendera warga akibat dibukanya lahan sawit tersebut. Di antaranya krisis air bersih, lahan pertanian tergerus, ekosistem perairan baik di sungai dan laut pun ikut rusak. Hal ini membuat babi hutan masuk kampung karena habitat aslinya terusik yang membuat kerusakan pada lahan pertanian warga.

Kondisi di atas hanya baru segelintir persoalan yang terjadi kala pulau-pulau kecil ini masuk dalam investasi ekstraktif skala besar seperti perkebunan sawit.

Persoalan ini pun dibahas dalam diskusi dari Tandan Sawit oleh Sawit Watch dengan tema "Ekspansi Perkebunan Sawit di Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil" pada Kamis, awal November lalu.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Indonesia Susan Herawati mengatakan, masyarakat yang tinggal di pesisir dan nelayan ikut terancam serius dari perkebunan sawit berskala besar. Padahal, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pulau memiliki fungsi secara hidrologis. Ekosistem hutan di pulau kecil berperan untuk menjaga sistem tata air. Karena itulah, jika hutan-hutan di pesisir maupun pulau kecil berubah jadi sawit, bakal memunculkan masalah serius.

Belajar dari Bangka Belitung, kini lahan pesisirnya sudah digarap kelapa sawit seluas 282.000 hektare, namun ada kejanggalan yang terjadi pada data pemerintah pada tahun 2019, menyebutkan hanya 173.000 hektare. Di sini ada data tidak sinkron. Berangkat dari itu, tetap saja dengan 173.000 hektare itu saja sudah 10% daratan Bangka beralih jadi perkebunan sawit besar. Dampaknya, hutan di pulau kecil jadi korban. Laju deforestasi, degradasi lahan sampai ke konflik agraria pun terjadi. Lebih parah lagi, perusahaan juga menanam sawit di pesisir pantai yang dari sisi ekologi, jika Mangrove terbabat, bisa menimbulkan dampak lebih besar bagi pesisir dengan abrasi hingga bencana banjir.

Munadi Kilkoda, anggota DPRD Halmahera Tengah yang merupakan ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, pun mengatakan bahwa pulau kecil di Malut masuk ekstraktif macam kebun sawit skala besar. Sejak 1980 pulau-pulau di Malut sudah tereksploitasi, seperti di Gede, Obi, Pulau Ge, dan lain-lain.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan dukungan pemerintah dalam memproteksi lahan untuk masyarakat.

"Kita sudah mendorong supaya pemerintah menggolkan perda Masyarakat Adat untuk memproteksi ruang masyarakat adat jangan sampai hilang," ucap Munadi. Dia pun mengatakan, memperjuangkan perda untuk masyarakat itu tidak mudah, terlebih menghadapi dinamika politik lokal sampai rintangan dari kepentingan pemodal. Tak heran, Perda Masyarakat Adat yang sudah diusung bertahun-tahun lalu belum ketuk palu juga. (Rima/DN)



Aman DPRD Halmahera Tengah Kiara



Share :

Belum ada komentar

Komentar