25.6 C
Jakarta
Rabu, 6 Juli 2022
spot_img

Ketum Rumah Bela Negara Siap Sosialisasikan Permenham Nomor 8

Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Doetanews.com, Jakarta—Pendiri Rumah Bela Negara Suharti Hang, yang kerap disapa Kak Hang, mendukung keluarnya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

“Jajaran Rumah Bela Negara dan seluruh mitra kerja kami siap menyosialisasikan Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di seluruh Indonesia,” ujar Kak Hang di Hotel Novotel, Mangga Dua Square, Jakarta, Kamis (09/06/2022).

Menurut Kak Hang, sejak sebelum Covid hingga kini Rumah Bela Negara melalui Yayasan Bina Bangsa yang dia dirikan bersama suaminya yang terletak di Desa Babalan, Bekasi Utara, telah banyak melalukan kegiatan bela negara, dari mulai anak usia dini, remaja, hingga dewasa.

“Alhamdulillah, di Rumah Bela Negara kami memiliki lahan seluas 5.000 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kantor, ruang belajar, ruang pertemuan, mushala, dan outbond. Rumah Bela Negara ini merupakan Mitra Potensi Pertahanan Kemenhan RI,” ujarnya.

Kak Hang melaporkan bahwa pada acara sosialisasi Permenham tersebut, Ditjen Pothan mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP), antara lain Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila (PP), PPM, PKBN, YBB-RBN, PPBN, RCBN, GERCIN NKRI, ASKARA, FBN, dan ormas lainnya. Hadir juga beberapa institusi negara yang terkait, seperti Kemkopolhukam, Kemdagri, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Baharkam Polri, Kemenaker, BNN, BNPT, Kemenag, LAN, dan institusi lainnya sejumlah 120 peserta.

Narasumber yang hadir yaitu Direktur Bela Negara Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham Dr. Roberia, S.H., M.H.

Dalam sambutan tertulis, Dirjen Pothan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha yang dibacakan Direktur Bela Negara Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto mengatakan, kegiatan sosialisasi Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN adalah salah satu kegiatan yang sangat strategis dikaitkan dengan upaya Kemhan dalam menyosialisasikan Peraturan Perundangan terbaru tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

“Ini sebagai pedoman bagi para stakeholder dalam pelaksanaan PKBN di lingkup pendidikan, permukiman, dan pekerjaan sehingga terjalin persepsi dan pemahaman yang sama dalam melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara,” ujar Dirjen Pothan.

PKBN

Lanjutnya, tugas bela negara itu bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan seluruh komponen bangsa sesuai profesinya. Karena itu, kebersamaan sangat diperlukan.

“Melalui sosialisasi Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 ini, saya berharap akan terbangun empat hal, yakni terciptanya pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan PKBN secara terpadu dan bersinergi, terwujudnya kesepahaman dari para penyelenggara PKBN tentang materi, waktu, narasumber, dan peserta, terjalinnya komunikasi antar stakeholder dalam menyelenggarakan PKBN, dan terwujudnya kerja sama yang solid antar penyelenggara PKBN melalui kegiatan sosialisasi, deseminasi, maupun diklat di lingkup pendidikan, permukiman, dan pekerjaan,” kata Dirjen Pothan.

Materi pertama dari Direktur Bela Negara Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto detailnya dipaparkan secara singkat oleh tiga Kasubdit, yakni Lingkup Permukiman (Masyarakat) oleh Kolonel Adm. Amiruddin Laupe, S.Sos, M.M, Lingkup Pendidikan oleh Kolonel Marinir Rachmat Djunaedi, dan Lingkup Pekerjaan oleh Pjs Apn Indah mewakili Kolonel Inf Sudrajat.

Materi kedua disampaikan Dr. Roberia, S.H., M.H. selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Ditjen Perundang-Undangan Kemenkumham yang membahas konsepsi tertinggi negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN ini merupakan salah satu bukti konkret adanya negara hukum. Permenhan ini sebagai produk hukum berupa regulasi yang tergolong ke dalam peraturan perundang-undangan. Berlaku dan mengikat umum. Demikian ditegaskan Dr. Roberia.

Menurutnya, Permenhan ini juga merupakan wujud dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Menhan yang sifatnya mengatur. Kebijakan yang mengatur (regeling) ini menjadi pedoman bagi penyelenggara kegiatan PKBN, baik tentang cara, materi, waktu, narasumber, dan peserta sehingga terciptanya pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan PKBN secara terpadu dan bersinergi sebagaimana disampaikan Dirjen Pothan dalam sambutan tertulisnya.

“Ada delapan fungsi peraturan atau regulasi, yakni Fungsi Mengatur, Fungsi Memberi Prestasi, Fungsi Penciptaan/Pembaharuan, Fungsi Kepastian Hukum, Fungsi Mengarahkan, Fungsi Mewasiti, Fungsi Stabilisasi, dan Fungsi Kemudahan,” ujar Dr. Roberia.

WARTA TERKAIT

WARTA IKLAN

- Advertisment -
Google search engine

WARTA TERKENAL